Sekolah Hutan Sangong Tak Selalu Dibuka

Sekolah hutan adalah program Divisi Pendidikan YCM (Yayasan Citra Mandiri) yang banyak diapresiasi masyarakat adat Mentawai, karena telah membuka kesempatan bagi masyarakat Mentawai yang terpencil di pedalaman untuk tetap mendapatkan pendidikan. Tapi dibutuhkan tenaga pengajar yang berdedikasi tinggi untuk menjaga kesinambungannya, karena tantangannya memang sangat berat.

Oleh Imran Rusli

Letaknya sungguh jauh di pedalaman Sila’oinan, tepatnya di Sangong, Dusun Salappa’, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan. Dari pusat dusun Salappa’, Sekolah Hutan Sangong bisa dicapai dalam setengah jam dengan pompong. “Itu kalau air pasang, kalau air surut waktu tempuh baru bisa mencapai 1,5 jam, bahkan dua jam, karena banyaknya rintangan berupa tunggul kayu, batang pohon yang hanyut, pohon rebah, gosong pasir dan beragam sampah lainnya. Sungai yang dangkal semacam ini sangat tidak nyaman ditempuh.

“Kalau dengan sampan tanpa mesin bisa setengah hari,” kata Timatheus Salaisek, kooperator pompong Puailiggoubat dalam perjalanan ke Sangong Rabu (11/2).

Sesuai namanya, Sekolah Hutan Sangong tak seperti sekolah biasa. Tak ada kelas. “Murid hanya dipisahkan berdasarkan kemampuan pengenalan huruf dan angka, selebihnya disamakan saja,” kata Tarida Hernawati, Koordinator Divisi Pendidikan YCM saat ditemui di Sangong Rabu siang.

Muridnya berjumlah 19 orang. “Sebelumnya 23, tapi ada 4 yang tak datang-datang lagi,” ujar Suwendi Salaisek (23), guru sukarela tamatan SMA Negeri Muara Siberut yang digaji Rp600 ribu per bulan.

Mereka belajar di lantai kandang babi Sangong atas izin kepala suku Aman Sabaogok, tanpa fasilitas apapun. Tak ada kursi, tak ada meja, tak ada seragam. Sistemnya modern seperti sekolah-sekolah di Amerika: tak perlu seragam, tak harus duduk berpangku tangan di meja, bahkan tak perlu alas kaki, boleh bertanya dan bicara kapan saja, dan boleh belepotan lumpur ala gulat lumpur yang mahal itu, bedanya di Sangong, aroma ruang belajar didominasi bau kandang babi dan sagu makanannya yang rada masam.

Para siswa, terdiri dari 12 pria dan 7 wanita, duduk bersila di lantai kandang babi. Menyimak dengan serius pelajaran yang diberikan guru. Sesekali mereka bersujud sampai rata dengan lantai agar bisa menuliskan perkataan guru yang mereka anggap penting. Sesekali melap ingus yang keluar tanpa permisi. Kelompok ‘ekslusif’, yakni yang belum mengenal huruf dan angka dengan baik, dipersilakan menempati sudut tersendiri di bagian lain beranda untuk memelototi angka dan huruf yang dipajang di depan mereka.

Sarana belajar yang tersedia hanyalah meja untuk guru, bangku panjang uma sebagai kursinya, sebuah papan tulis di dinding beranda yang dikelilingi oleh poster-poster peraga pelajaran seperti angka, alfabet, simbol-simbol matematika tambah, kurang, bagi, kali, yang bercampur dengan poster-poster caleg yang ikut pemilu 208 dan stiker beberapa partai.

Minat Tinggi
Minat belajar anak-anak, menurut Tarida cukup tinggi. “Olelakeu, misalnya, siswi ini harus berjalan dua jam setiap hari dari rumahnya ke sekolah sambil menuntun ibunya yang buta,” ungkap Tarida.

Memang, tak semuanya bersemangat. “Kalau tiba-tiba diajak orang tuanya ke Muara Siberut atau ada punen (lia) atau pesta, anak-anak bisa libur sesukanya, tanpa merasa perlu memberi tahu gurunya,” kata Tarida lagi. Meski demikian buku absen tetap disediakan dan frekuensi kehadiran siswa dicatat.

Karena tingginya minat dan ada dukungan positif dari Paroki Muara Siberut, YCM bermaksud membuka lagi sekolah serupa di Tinambu, lokasi yang lebih jauh ke hulu. “Di sana ada sekitar 40 KK yang membutuhkan pendidikan,” kata Tarida.

Mereka sama dengan warga di Sangong, yang sebelumnya ikut program PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing) Depsos ke Saliguma. Tapi karena ladang dan ternak mereka berada di Tinambu, yang jaraknya setengah hari jalan kaki dari Saliguma, orang-orang ini kembali ke Tinambu dan meninggalkan segala fasilitas yang diberikan Depsos--antara lain rumah dan lahan kebun masing-masing seluas 2 hektar—begitu saja.

“Rumah saya di Saliguma sudah hancur, terpaksa saya tinggalkan karena babi, ayam dan sagu saya di sini, anak-anak juga tak mungkin tinggal dan bersekolah di situ tanpa orang tua, kalau harus berangkat dari sini jauhnya 5 jam jalan kaki, tak mungkinlah,” kata Aman Sabaogok.

Tak Selalu Jalan
Sebaliknya ada keluhan terhadap kinerja guru Suendi. “Kalau tak ada Bu Ida, Suendi sering tak datang mengajar, dan berdiam diri saja di Salappa’. Masyarakat sering membincangkan masalah ini karena sangat erat kaitannya dengan masa depan sekolah dan anak-anak tersebut, saya sebagai orang yang sesuku dengan Suwendi sering dicela suku-suku lainnya, meskipun menurut saya itu tanggungjawab pribadi Suendi,” kata Joel Salaisek, Ketua Dewan adat Dusun Salappa’.

Kalau bicara hambatan, jelas banyak sekali hambatannya. Di Sangong sama sekali tak ada fasilitas hiburan. “Dulu ada genset tapi sekarang sudah rusak,” kata Tarida. Jadi tak ada televisi, radio, bahkan surat kabarpun langka. “Yang bisa dibaca di sini hanya bungkus rokok dan bungkus cabe dari Muara,” kata operator pompong Puailiggoubat, Legen Satoinong, bercanda.

Jadi kalau guru harus bermalam di Sangong mungkin agak berat. Hiburan yang tersedia hanya bermain sepak bola dengan anak-anak di halaman samping kandang babi, menghirup aroma kandang babi, lumpur bercampur kotoran dan makanan babi serta ayam, gigitan nyamuk dan agas (singitngit), atau paling mewah mandi berenang di ‘kolam arus’ yang jauh lebih panjang daripada kolam arus Minang Fantasy Padangpanjang atau Dunia Fantasy Taman Impian Jaya Ancol Jakarta.

Tapi warga di Salappa’ mengatakan hal itu sudah menjadi risiko Suwendi dan tentunya sudah dipertimbangkan saat menerima tawaran pekerjaan itu. “Kalau harus menyewa pompong setiap hari ke Sangong tentu berat, tapi dia kan bisa pulang sekali seminggu dengan sampan sendiri, kalau tidak jangan jadi gurulah, banyak yang bersedia menggantikan posisinya di Sangong itu, soalnya kan kasihan anak-anak kalau gurunya hanya mengajar ketika orang YCM datang,” kata warga Salappa’ lainnya.

Sekolah Kedua
Menurut Tarida, sekolah hutan di Sangong merupakan sekolah hutan yang kedua di Siberut Selatan. “Yang pertama di Beikeluk—masih bagian Salappa’ meski warganya dari Madobag--kita buka tahun 2006. Setahun berjalan kita serahkan ke Paroki Muara Siberut, yang lebih punya kompetisi di bidang pendidikan,” kata Tarida.

Untuk kelancaran proses belajar mengajar YCM masih memfasilitasi kelengkapan sekolah, seperti alat-alat tulis, buku tulis, buku-buku paket, kapur dan lain-lain.

Sekolah Hutan Sangong, kata Tarida mulai disosialisasikan tahun 2007. “Agustus 2008 baru dimulai, sekarang sudah ada pula perhatian dari Paroki Muara Siberut, mungkin tahun ini sudah bisa pula kita lepas, terutama kalau jumlah muridnya memadai,” imbuh Tarida yang sarjana antropologi tamatan USU Medan.

Tahun 2009, YCM berencana membuka sekolah hutan ketiga, ya di Tinambu tadi. “Kurang lebih 3 jam dari Sangong,” jelas Tarida.

Bagaimana dengan kelanjutan pendidikan anak-anak tersebut. Menurut Tarida, kalau mengikuti contoh di Beikeluk takkan ada masalah, karena paroki akan memberikan semacam sertifikat pengakuan, sehingga kalau memang mau anak-anak tersebut bisa melanjutkan sekolah di sekolah-sekolah milik Paroki di Muara Siberut di kelas yang disesuaikan dengan kemampuan kognitif mereka.

Tantangan Perekonomian Salappa'

Dusun Salappa’, seperti juga daerah-daerah lain di pedalaman Siberut Selatan kaya dengan aneka tanaman pertanian seperti kelapa, pisang, keladi, durian, duku, coklat, nilam, rotan, manau, rambutan, kluwih, sukun, dan sebagainya. Saat ini harga-harga berbagai komoditi itu sedang buruk. Coklat Rp 24 ribu per kilogram. Nilam Rp300 rb, manau ukuran 18 Rp500, 26 Rp1.500, 31 Rp3.500, 36 Rp7.000, rotan kecil (sasa) tidak laku, tak ada permintaan dari pedagang pengumpul. Kelapa, keladi, pisang, rambutan, dan lain-lain tidak dijual, untuk dikonsumsi sendiri.

“Padahal tanah di seberang dusun masih terbuka lebar, masih kosong, jadi kalau kita punya kelompok tani bisa dibikin macam-macam. Kita kan sudah cukup banyak belajar di Perpustakaan Palingen tentang penanaman dan pemeliharaan bermacam tanaman yang memiliki nilai ekonomi,” ujar Tulutogok Tasiripoula, Kepala Desa Muntei terpilih yang kebetulan suami Mariani.

Meski sedang kerepotan, karena warga Salappa’ memiliki banyak anggota keluarga yang melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Padang, Pariaman, Lubuak Aluang, Bukiktinggi, Payokumbuah, Solok dan Pekanbaru, sehingga membutuhkan banyak biaya di luar biaya kebutuhan sehari-hari, mereka benar-benar harus mengupayakan penghasilan tambahan yang tak memerlukan modal besar. Dan tampaknya Mariani sudah melihatnya dalam beraneka tanaman subsisten di sekitar rumah mereka.

Pisang dan keladi, misalnya, adalah dua jenis tanaman yang berpotensi ekonomi tinggi, kalau tahu cara mengolahnya. Pengalaman AMA-PM di Lampung tentang pembuatan keripik pisang tentunya bisa dibagi ke Salappa’. Begitu pula cara pembuatan minyak goreng dari kelapa yang sudah menjadi pengetahuan umum orang Pariaman sejak dulu, pasti dengan mdah diajarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Keripik dari keladi kan tinggal meniru keripik pisang saja.

Rasanya kita bisa ikut melihat mimpi Mariani, tentang kesibukan wanita kampungnya mengolah pisang dan keladi menjadi camilan bergizi, serta pompong yang bolak-balik Salappa’ – Muara Siberut membawa bungkusan-bungkusan besar keripik pisnag dan keladi untuk dijual di pasar mingguan, atau kalau rutin pasti akan ada saja pedagang pengumpul yang mencium bau keuntungan yang dikandung makanan tersebut bila dibawa ke Padang.

Hmm sungguh sebuah mimpi yang pantas diwujudkan. ran.

Wanita Salappa’, Bergerak

Karena keterpinggiran yang begitu lama wanita Salappa’ hampir-hampir tidak terdeteksi di permukaan. Semua dinamika mereka tenggelam di balik keterisolasian. Terpilihnya seorang warga Salappa’ sebagai Kepala Desa Muntei bagaimanapun telah memberikan sepercik harapan yang membuat wanita Salappa’ mulai menggeliat dan menatap masa depan dengan mata yang terbuka.

Oleh Imran Rusli

Cahaya berbinar di mata Mariani Satoinong (25). Istri Kepala Desa Muntei terpilih Tulutogok Tasiripoula ini merasakan semacam dorongan untuk berbuat, dorongan untuk mengkolidasikan semua potensi wanita Salappa’ guna mencapai kemajuan.

Ketika diajak berbincang tentang apa yang mungkin bisa diperbuat wanita Salappa’ ke depan, wanita yang sebenarnya masih berusia 20-an ini terlihat bersemangat. “Banyak sekali Pak, kami bisa belajar merajut, menyulam, membuat aneka makanan dari pisang atau keladi, segala sesuatu yang bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga,” katanya pada Puailiggoubat di Salappa’, Rabu (12/2).

Sebagai perempuan Mentawai, Mariani tampaknya sadar beban kaumnya dalam struktur kebudayaan Mentawai sangat berat. Sebagai kepunyaan uma suami kewajibannya jelas: mencari ikan atau lokan ke sungai, mengurus ladang keladi, mengurus ladang nilam, menyiapkan segala keperluan rumah tangga,mengurus suami dan anak-anak, juga mertua dan ipar-ipar, itu berarti mencuci, memasak, memandikan anak, memberi makan ayam dan babi, semua kegiatan yang bermula sejak subuh buta sampai tengah malam. Tak henti-hentinya.

Tapi semua itu tak memberi pembenaran untuk mengeluh. Tradisi biarlah begitu. Bagi Mariani mensiasati posisi kaumnya dalam budaya jauh lebih penting. “Itu sudah jelas, tanggungjawab kita wanita Mentawai, tapi bukan berarti tak bisa melakukan yang lain,” katanya enteng.

Posyandu
Menurut Mariani di Salappa’ ada kegiatan Posyandu, bahkan kegiatannya teratur setiap bulan. “Pada minggu-minggu pertama atau kedua setiap bulan,” katanya. Bagaimana kalau ada yang melahirkan? “Tak masalah, di sini ada 4 dukun bayi, semuanya terlatih, juga ada 5 kader Posyandu yang siap dilatih untuk membantu-bantu kalau nanti Pustu sudah bisa beroperasi dengan tenaga medis dari kabupaten,” katanya.

Mariani menegaskan memang ada sedikit masalah dengan kader-kader kesehatan dusun yang berusia tua, soalnya mereka selalu kesulitan dalam mengikuti pelatihan-pelatihan kesehatan. “Pelatihan umumnya kan berbahasa Indonesia, mereka kesulitan, maklum orang tua, akhirnya banyak yang mengundurkan diri, tapi yang baru-baru dan muda-muda masih banyak, asal rajin mengikuti pelatihan saya rasa takkan ada masalah,” katanya optimis.

Sekarang, menurut Mariani, ada 35 balita dan ibu hamil yang rutin ke Posyandu. “Mereka sudah sadar bahwa kesehatan kandungan dan balita itu sangat penting dan harus selalu dipantau,” ujar perempuan yang tak sempat menamatkan pendidikan di SMP ini, tapi terkenal cerdas dan pernah menjadi ketua OSIS di sekolahnya SMPN 1 Muara Siberut.

Menyulam
Merajut, menyulam, menenun semuanya adalah pekerjaan asing untuk wanita Mentawai, termasuk wanita Mentawai di Salappa’. Keahlian mereka adalah menganyam dan menjahit. Rotan, kulit rotan, bambu, pelepah sagu bisa mereka anyam dan jahit menjadi jaragjag (tikar rotan), opa (keranjang rotan), bakhulu (tas kerja kerei), balokbok (tempayan sagu), tapri (wadah tempat menyimpan tepung sagu). Tapi kalau harus merajut renda, menenun kain atau menyulam mereka menyerah.

“Bukan tak bisa tapi tak biasa, jadi kalau rajin belajar kami pasti bisa,” kata Maryani. Dan dia melihat kesempatan dan pentingnya belajar ketrampilan-ketrampilan tersebut. “Mentawai punya motif-motif yang berbeda dan unik, kalau ada yang mengajari kami mengubahnya menjadi cendera mata cantik, saya yakin kami akan memiliki sumber mata pencarian sampingan baru yang kalau diseriusi akan sangat membantu ekonomi keluarga,” katanya lagi.

Kuliner
Peluang serupa serupa juga dilihatnya di bidang makanan (kuliner), meski dalam bentuk yang sangat sederhana. “Wanita di sini bisa membuat keripik dari pisang dan keladi, masalahnya sama saja, tidak biasa, bukan tidak bisa,” katanya.

Dia tidak mempersoalkan pasar dan pemasaran. “Setiap Selasa kan ada pasar mingguan di Muara Siberut. Pisang dan keladi banyak sekali di sini, sementara minyak goreng bisa dibuat dari kelapa. Kuali penggorengnya juga tak kurang. Ajari kami, lalu para suami bisa membawa olahan kami itu setiap Selasa dengan pompong ke Muara,” ujar dia yakin.

Mariani tahu cemilan semacam itu harus dikemas dengan kemasan yang baik, sehat dan cantik. “Kita sudah sering melihat contohnya di Muara, tak masalah,” katanya lagi. “Plastik bening pun cukup.”

Kepala Desa Magang

Joel Salaisek tak bisa menyembunyikan kegundahan hatinya. Sepulang dari Musrenbang tingkat desa di Muntei dia lebih banyak berdiam diri. Ternyata—setelah ditanya--Ketua Dewan Adat Dusun Salappa’ itu masgul karena sedih melihat nasib kepala desanya, Tulutogok Tasiripoula.

“Dalam Musrenbang kemarin Pak Kades seperti magang saja, yang dominan bicara tetap kepala desa lama Pak Viktor Sagari, bagaimana ini?” keluhnya.

Menurut Joel, tak sepantasnya hal tersebut berlaku. “Ini sudah hampir habis empat bulan setelah Talud terpilih sebagai Kepala Desa Muntei, seharusnya kan tiga bulan setelah terpilih dia harus sudah dilantik,” imbuh mantan anggota P4KD (Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa) Muntei tersebut.

Kerisauan yang sama diperlihatkan tokoh masyarakat yang lain seperti Anselmus Sadodolu, Markus Sabailati, dan lain-lain. “Ini tidak bisa dibenarkan, tak ada alasan sebenarnya untuk menunda-nunda pelantikan,” kata Anselmus yang diiyakan Markus. “BPD (Badan Perwakilan Desa) harus mencari kejelasan persoalannya, dan mendesak pelantikan, kalau perlu sampai ke Tuapeijat,” kata Anselmus.

Menurut mereka kalau kepala desa terpilih tidak bisa menjalankan roda pemerintahan desa, bisa terjadi kerancuan kepemimpinan. “Ini berarti sama saja dengan menjadikan proses pemilihan November lalu itu sia-sia,” tambah dia. ran

Kepala Desa Terganjal SK

Semangat boleh menggebu, tapi legalitas tetap perlu. Itulah yang terjadi di Salappa’, tak kunjung dilantiknya Kepala Desa Muntei, yang membawahi Dusun Salappa’, Muntei dan Puro II, membuat semua aktivitas pembangunan terganggu.

Oleh Imran Rusli

Kepala Desa Muntei telah terpilih sejak 3 November tahun lalu, Tulutogok Tasiripoula, belum juga dilantik, padahal kalau menurut Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai seharusnya pelantikan dilakukan paling lambat tiga bulan setelah terpilih. Tapi nyatanya, janankan dilantik SK-nya pun belum pernah dilihat Tulut.

“Katanya SK saya sudah turun, tapi entah siapa yang pegang, saya belum pernah melihat,” ujarnya ketika ditemui Puailligoubat Rabu (11/2) di tempatnya mengajar,SD Filial Santa Maria, Salappa’. Dia mengaku tidak mengerti kenapa harus seperti itu. “Saya dengar pelantikan baru akan dilakukan setelah pemilu,” katanya lagi.

Belum dilantiknya kepala desa membuat warga Salappa’ resah. “Soalnya alasannya tidak kuat sementara masalah yang ditimbulkannya banyak,” ujar Anselmus Sadodolu, pengurus PS3 (Parurukat Siberikabaga Siberut Selatan) Kecamatan Siberut Selatan yang juga tokoh masyarakat Salappa’.

Masalah itu antara lain program-program dusun tidak bisa dirancang dan dijalankan, karena tidak bisa dilepaskan dari kebijakan desa. Masalah lainnya terjadi kerancuan gaji kepala desa. “Gara-gara belum dilantik kepala desa baru belum bisa menjalankan operasional pemerintahan sepenuhnya, sebaliknya kepala desa lama seperti tidak bisa melepaskan posisinya di pemerintahan, gaji mereka juga harus dibagi dua, misalnya gaji Desember 2008 dan Januari 2009, ini kan bikin bingung masyarakat seperti kapal yang dinakhodai dua orang,” ungkap Joel Salaisek, Ketua Dewan Adat Salappa’.

Usai Pemilu
Tak puas dengan belum berfungsi penuhnya kepala desa, warga Salappa’ pernah menanyakan masalahnya ke kecamatan. Jawabnya, pelantikan setelah pemilu bulan April,” ujar Kepala Dusun Salappa’ Markus. Jawaban ini membuat masyarakat makin bingung dan berprasangka macam-macam.

“Yang sibuk pemilu kan KPU, bukan bupati. Lagipula ini peraturan bupati sendiri, bahwa tiga bulan paling lama setelah kepala desa terpilih dia harus sudah dilantik, nah ini faktanya sudah mau habis 4 bulan, kapan kepala desa akan bekerja?” kata Joel Salaisek.

Menang Mutlak
Tulutogok Tasiripoula memenangkan pemilihan Kepala Desa Muntei 3 November 2008. Dari 4 kandidat kepala desa yang maju, yakni Tulutogok Tasiripoula dari Dusun Salappa’, Agustinus Sagari dari Dusun Muntei, Viktor Sagari dari Dusun Muntei dan Stephanus Nahung dari Beikeluk, Tulut meraih 170 suara. Sisanya, sekitar 300 suara, diperoleh 3 kandidat lainnya.

“Saya menang karena warga Salappa’ dan Beikeluk kompak memberikan suara mereka kepada saya, saya sungguh salut dan berterima kasih,” kata Tulut yang selain menjadi guru pernah menjadi pengelola Perpustakaan Palingen yang didirikan YCM (Yayasan Citra Mandiri) di Salappa’ tahun 2006.

Kelompok Tani
Tapi karena belum dilantik Tulut yang memilih tetap bertempat tinggal di Salappa’ meski tiap hari turun ke Muntei, tak bisa sepenuhnya menjalankan tugas. Padahal di kepalanya sudah banyak program yang minta segera diimplementasikan. Misalnya peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kami di Salappa’ ini punya problem mata pencarian,” katanya. Sumber ekonomi cukup banyak tapi tak ada yang bisa difokuskan. Dalam bahasa Kepala Dusun Salappa’, warga tidak bisa fokus menjalankan perekonomiannya karena tidak ada komoditi yang menghasilkan secara berkesinambungan.

Sumber ekonomi itu sendiri cukup banyak, misalnya nilam, coklat, kelapa, pinang, keladi, pisang, sagu, manau, sasa (rotan), tapi semuanya insidentil sifatnya. “Harga tak pernah stabil, selalu naik turun, sementara biaya yang kita keluarkan untuk berproduksi tak pernah turun, selalu naik, akibatnya kita tak pernah fokus dengan satu sumber ekonomi,” kata Markus.

Karena Tulut, sebagai Kepala Desa Muntei yang baru, mempunyai program khusus untuk Salappa’, yakni pertanian terpadu lewat pembentukan kelompok tani. “Misalnya coklat, selama ini masyarakat berkebun coklat secara terpisah-pisah, akibatnya tanaman mereka gampang rusak diserang hama. Kalau bersama-sama kan bisa kita pecahkan bersama masalahnya,” kata Tulut.

Menurut Tulut warga Salappa sudah cukupmelihat pengalaman petani di daerah lain, seperti di Muntei atau Puro. Dari pengalaman itu mereka sudah tahu, keberhasilan takkan bisa dicapai sendiri-sendiri. “Tikus, tupai, musang, kelelawar, semut bisa dihadapi bersama dengan mengatur masa tanam, kita bisa menjaga kebun bersama-sama dan meningkatkan produksi, tentu saja bimbingan PPL (petugas penyuluhan lapangan) sangat kita butuhkan, PPL yang tak sekedar minta tanda tangan kepala desa maksud saya,” katanya sambil tersenyum menyindir (Puailiggoubat pernah memberitakan tentang PPL yang kerjanya cuma minta tandatangan kepala desa, tidak bekerja sebagaimana mestinya).

“Saya juga akan mendorong pembukaan kebun coklat tanpa merusak lahan sagu, karena sagu itu basis pangan kami, tidak boleh dirusak,” tegasnya.

Dari 350 Meter Jadi 600 Meter

Proyek PNPM Mandiri yang masuk ke Salappa’ tahun lalu adalah jalan rabat beton sepanjang 350 meter. Jalan selebar 2 meter dengan ketebalan 12 meter itu menelan biaya Rp 225.918.500, sudah termasuk operasional UPK (Unit Pengelola Kecamatan) sebesar 2 persen atau Rp4.518.400, operasional TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebesar 3 persen atau Rp6.777.500 dan biaya fisik Rp214.622.600.

Saking antusiasnya jalan yang semula direncanakan sepanjang 350 meter itu bertambah menjadi 600 meter ditambah sebuah jembatan kayu sepanjang 5 meter yang terlihat kokoh, berkat swadaya masyarakat. “Mungkin karena baru dan memang merasakan kebutuhannya, masyarakat sangat bersemangat,” ujar Anselmus Sadodolu, Ketua TPK PNPM Mandiri Salappa’.

Swadaya di sini bukan berarti masyarakat menyumbangkan material atau uang, tapi bersedia menerima upah yang lebih sedikit atau mengurangi biaya transportasi material, seperti semen dari Muara Siberut. “Karena swadaya tersebut kami masih kelebihan 127 sak semen, yang bisa digunakan untuk membangun jalan sepanjang 150 meter lagi, tapi tentunya setelah ada komunikasi dan koordinasi dengan UPK di Muara Siberut,” ujar Anselmus lebih jauh.

Sebetulnya tahun 2001-2002 Salappa’ sudah dapat paket P2D, tapi gagal direalisasikan oleh OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) dan dialihkan ke dusun lain. “Kontraktor berdalih tak ada material, nyatanya dengan PNPM tak ada masalah, proyeknya terealisasi dengan biaya yang justru jauh lebih murah,” timpal Tulutogok Tasiripoula.ran.

Geliat Salappa

Dusun Salappa’, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan adalah dusun bentukan Departemen Sosial yang dibangun tahun 1979 dan mulai dihuni tahun 1981. Tapi sejak dibangun sampai tahun 2008 mereka tidak pernah merasakan program pemerintah, sampai akhirnya program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri masuk. Maka mata masyarakatpun terbuka. Salappa’ bukannya tak bisa diapa-apakan, dan sangat berhak mendapat sentuhan pembangunan.


Oleh Imran Rusli

“Sebelum tahun 2008 kami betul-betul buta akan hak kami, jadi dusun kami dilewati saja, tak pernah mendapat sentuhan pembangunan, ada saja alasannya , biaya mahal lah, material susahlah, tapi setelah PNPM Mandiri masuk terbukti semua itu omong kosong saja, infrastruktur di dusun kami bisa dibangun sama mudahnya dengan di tempat lain,” ujar Markus Sabailati, Kepala Dusun Salappa’ Selasa (10/1) malam.

Perbincangan dalam gelap itu—benar-benar gelap, Puailiggoubat tidak bisa mengenali wajahnya—benar-benar mengesankan karena meski sangat membutuhkan penerangan, kepala dusun mengatakan penerangan belum menjadi prioritas di Salappa’. “Kami lebih butuh jalan, jembatan, air bersih, gedung TK, sekolah negeri, rumah ibadah, tenaga medis Pustu dan MCK, kalau itu semua sudah ada baru kami berpikir tentang penerangan,” kata Markus. Soalnya, tambah Markus, kalau penerangan didahulukan jalan dan lain-lain bisa terabaikan karena masyarakat akan disibukkan oleh kegiatan-kegiatan lain yang kurang produktif. Misalnya nonton sinetron di televisi.

“Lagipula penerangan itu pasti kita dapatkan, karena pemerintah kabupaten tidak mungkin membiarkan kami selamanya dalam kegelapan,” katanya. “Apalagi kami tahu sudah ada dusun yang mendapatkannya, yakni Rogdog dan Madobag, serta Ugai yang kebagian limpahannya,” ujar Markus lebih jauh.

Dusun berpenduduk 79 KK atau sekitar 400 jiwa yang terdiri dari 9 suku besar dengan luas sekitar 360 hektar ini memang tergolong malang. Meski termasuk dalam wilayah administratif Desa Muntei, selama 27 tahun mereka seperti dianggap tidak ada. “Setelah PNPM Mandiri masuk, baru kami dapat jatah Pustu (Puskesmas Pembantu), dan pejabat dari Bappeda sudah dua kali ke sini. Tahun depan kami dengar jatah P2D (Pembangunan Prasarana Desa) akan masuk ke sini, padahal dulu banyak sekali alasannya,” kata Markus pula.

Dulu, imbuh Markus, kalau masyarakat sakit mereka sangat kesulitan karena harus ke Muara Siberut yang kalau pakai sampan dayung bisa makan waktu seharian. “Paling tidak untuk berobat kami harus sedia Rp500 ribu. Untuk bekal di jalan, untuk biaya menginap di Muara, dan untuk biaya dokter, jadi kalau sakit kami sering membiarkan saja sampai sembuh sendiri, atau paling jauh minta bantuan kerei, saya sendiri sampai minggu lalu masih menggunakan jasa kerei, karena Pustu—meski telah selesai dibangun tahun lalu--belum diserahterimakan dan petugas medisnya belum ada,” ungkapnya.

Sebenarnya, imbuh Tulutogok Tasiripoula, kepala desa yang baru terpilih, Pustu itu jatah desa, tapi Kepala Desa Muntei lama—yang sampai sekarang masih berfungsi karena kepala desa yang baru belum dilantik—Viktor Sagari menyarankan agar dibangun di Salappa’ saja, mengingat Salappa’ masih belum punya sarana tersebut. “Kita berterima kasih pada Pak Viktor untuk kebijakannya itu,” kata Tulud.

Musrenbang Desa
Kesadaran untuk meminta hak itu makin menguat ketika salah satu warga Salappa’, Tulutogok Tasiripoula tadi, memenangkan pemilihan kepala desa 3 November tahun lalu. “Ini membuat semangat kami bertambah untuk memunculkan lebih banyak kebutuhan dalam Musrenbang tingkat desa besok di Muntei,” kata Joel Salaisek, Ketua Dewan Adat Salappa’, pada malam yang sama.

Sebelumnya, kata Joel, masyarakat tidak tahu bahwa banyak sekali pos anggaran di APBD yang merupakan hak masyarakat, seperti dana ormas, bantuan untuk rumah ibadah, jalan, jembatan, sarana air bersih, listrik, sekolah. “Kita tidak tahu bahwa semua itu memang hak kita, bukan belas kasihan pemerintah kabupaten,” ujar Joel.

Rabu tanggal 11 Februari dari Salappa’ berangkat 6 orang yakni kepala desa terpilih, kepala dusun, 2 anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) dan 2 orang tokoh masyarakat, salah satunya Joel. “Kami berangkat pagi-pagi sekali agar bisa pulang sebelum malam,” kata Joel.

Hasilnya pada Musrenbang yang dihadiri 19 orang itu, antara lain 6 dari Salappa’, 12 dari Dusun Muntei dan 1 orang dari Puro II, utusan Salappa’ mengusulkan item-tem yang telah disebutkan di atas tadi. “Kalau misalnya P2D jadi masuk, itu pasti jalan, nah kita bisa usulkan yang lain untuk PNPM, mungkin air bersih, atau yang lain, yang penting kita sekarang lebih tahu prosedurnya,” kata Markus.

Menurut Kepala Desa Muntei terpilih yang juga warga Salappa’, Tulutogok Tasiripoula, hasil Musrenbang tingkat desa itu sudah diawali dengan Musrenbang tingkat dusun, lalu akan dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat kecamatan dan seterusnya Musrenbang tingkat kabupaten. “Di situ akan dilihat prioritasnya, kita harapkan permohonan Salappa’ diprioritaskan mengingat sekian lama dia diabaikan,” katanya.

Tulut menambahkan masyarakat Salappa’ memang lebih memprioritaskan pembangunan gedung-gedung, seperti gedung TK,sekolah negeri, rumah ibadah dan kantor dusun. “Soalnya gedung-gedung itu bisa multifungsi, tidak berdiri sendiri,” jelasnya. Dia sepakat dengan Markus. “Penerangan bisa menyusul.”