Sekolah-sekolah yang Terganjal

Wartawan kami Raport Pardomuan Simanjuntak lagi-lagi memberitakan indikasi ketidakberesan dalam beberapa proyek pembangunan gedung sekolah di Mentawai. Ada beberapa sekolah di Kecamatan Sipora Selatan yang kondisinya aneh. Bangunan baru selesai 60 – 70 persen, tapi dilaporkan sudah selesai 100 persen.

Anehnya, pemerintah (eksekutif dan legislatif) mengiyakan saja, tanpa mengecek lagi ke lapangan. Aroma korupsi pun meruap tanpa bisa dicegah. Dan masyarakat gelisah. Tentu saja. Anehnya lagi, pilar ketiga pemerintahan, yakni kalangan yudikatif, juga acuh tak acuh. Mungkin menganggap ini cuma kasus cemen (tak berarti), sehingga mereka tak peduli. Entahlah.

Membicarakan infrastruktur sekolah, fasilitas sekolah, berarti membicarakan komitmen terhadap kualitas SDM Mentawai masa depan. Bukan apa-apa, sudah terbukti di mana-mana tanpa pendidikan berkualitas takkan didapat SDM berkualitas, sementara Mentawai sangat membutuhkannya supaya kesejahteraan semua lapisan masyarakat meningkat dan tercipta kondisi Mentawai untuk Mentawai—dan orang-orang yang peduli Mentawai.

Pendidikan berkualitas memang tak hanya bisa didapatkan dari lembaga pendidikan formal, lembaga-lembaga pendidikan informal dan pengalaman merupakan sekolah yang berharga. Tapi, ukuran dan patokan kualitas tetap ditambatkan pada pendidikan formal, makanya infrastruktur tadi sangat penting dan mesti diprioritaskan, bukannya dijadikan permainan atau sarana untuk mengutil.

Kalau ingin mengutil juga, lakukanlah di pos lain (itu kalau libido mengutilnya benar-benar sudah tak bisa ditahan dan mental oknumnya memang mental maling), terlalu riskan dan mengundang banyak masalah yang hanya akan merugikan generasi penerus dan Mentawai secara keseluruhan, jika dilakukan di pos pendidikan.

Ironisnya, kejanggalan yang sangat kasat mata ini ditemukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih dekat dengan pusat kecamatan. Pertanyaannya bagaimana pula kondisinya dengan proyek-proyek di kawasan terpencil, yang justru lebih banyak? Asumsinya tentu semakin parah, kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa berjalan sendiri-sendiri, atau miskomunikasi, atau berkongkalingkong untuk kepentingan bersama.

Kita tidak tahu persis, tapi begitu banyak kemungkinan yang bisa terjadi.

Masalahnya, ini sudah tahun 2009, mau menunggu tahun berapa lagi agar kemajuan pendidikan di Mentawai—atau dengan kata lain tumbuhberkembangnya SDM berkualitas di Mentawai—akan menjadi komitmen semua pihak? Terutama para pejabat di instansi paling berkompeten dengan hal ini?