Bumen Terancam?

Salah satu yang bergeser dalam perubahan SOTK 19 Januari lalu adalah pos-pos di Dinas Pendidikan yang berkorelasi langsung dengan masa depan Bumen (Budaya Mentawai) yang rencananya akan dijadikan Mulok (Muatal Lokal) di sekolah-sekolah dasar di Mentawai.


November 2008, banyak wajah-wajah sumringah di Uma YCM, Mapaddegat. Masalahnya pada bulan itu Divisi Pendidikan YCM,bersama Direktur YCM menyerahkan seberkas draft kurikulum Budaya Mentawai (Bumen) kepada Drs Syaiful Jannah yang waktu itu menjabat Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berkas draft kurikulum Bumen yang disusun Divisi Pendidikan YCM melalui kerjasama dengan berbagai pihak tersebut, termasuk kalangan pendidikan di Universitas Negeri Padang, tenaga-tenaga ahli kebudayaan dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, serta pemuka-pemuka adat Mentawai sendiri yang tergabung dalam AMA-PM, rencananya akan dipelajari oleh Tim Perumus Rekayasa Kurikulum di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk kemudian disempurnakan dan disahkan sebagai mata pelajaran Muatan Lokal (mulok) di sekolah-sekolah dasar di seluruh Mentawai.

Dinas, kata Syaiful waktu itu, akan membentuk tim perumus tersebut, dan sudah santer terdengar ke masyarakat bahwa Sermon Sakarebau SSos akan ditunjuk sebagai ketua tim. Tapi tanggal 19 Januari 2009 semuanya jadi mentah lagi, karena Syaiful Jannah dan Sermon Sakarebau dipindah dari pos semula. Syaiful Jannah digeser dari Kabid Dikdasmen di Dinas Pendidikan ke Sekretaris Dinas Pendidikan, sementara Sermon Sakerebau digeser dari jabatan semula Kasi Pendidikan Luas Sekolah di Dinas Pendidikan menjadi Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB.

Pejabat lainnya di Dinas Pendidikan yang selama ini menunjukkan simpoati dan komitmennya untuk menggolkan Bumen sebagai Mulok adalah Pir Paulus SPd SD, Kasi Pembinaan Tenaga Guru dan Diklat pada Dinas Pendidikan yang dimutasi ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai Kabid Kebudayaan.

Mentok Lagi

Perjuangan YCM dan AMA-PM dan para simpatisan untuk menjadikan Bumen sebagai Mulok sudah berlangsung lama. “Tahun 2005 model kurikulum itu sudah diterima Kepala Dinas Pendidikan Ranting Siberut Utara, waktu itu dijabat Sermon Sakerebau—sekarang Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Mentawai—dan diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Siberut Utara dengan fasilitasi YCM. Tahun 2007 diserahkan lagi ke Dinas Pendidikan di Tuapeijat dan disambut positif di tingkat Kepala Seksi, bahkan mereka berjanji membentuk Tim Rekayasa Kurikulum Muatan Lokal Bumen ini, tapi kemudian tak ada tindak lanjutnya. Baru hari ini ada kesempatan lagi,” ungkap Tarida Hernawati, Kepala Divisi Pendidikan YCM usai acara penyerahan kurikulum yang disusun YCM pada pihak Disdik Mentawai Jumat (14/11/08).

Sekarang peluang itu kandas lagi. Komunikasi mentok, karena tentu perlu penyesuaian lagi dengan oejabat baru. “Sekarang kami belum bergerak karena pejabat yang baru mungkin masih sibuk membenahi diri dan manajemen di tempat baru, jangan diganggu dulu, nanti saja kira-kira di minggu ketiga bulan Februari kita coba audiensi,” kata Tarida,

Sandang Paruhum, Direktur YCM, mengatakan agar tak terlalu mentok, YCM sudah siap dengan beberapa jurus alternatif. “Kita akan mendekati cabang dan ranting dinas pendidikan di kecamatan, lalu menyerahkan draf kurikulum yang sama, biarlah mereka saja yang meneruskannya ke kepala-kepala sekolah di wilayahnya,” kata Sandang. Tapi Sandang yakin, suatu hari nanti Bumen akan diajarkan di sekolah-sekolah dasar, bahkan di tingkat lanjutan dan atas. “Hanya soal waktu saya rasa, sesuatu yang memang baik tidak mungkin ditolak terus kan?” ujarnya.

Sri Raju Taileleu, Sekretaris AMA-PM Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan statement yang agak beda. “Kita akan mencoba terus melakukan penekanan-penekanan, secara halus, lewat omongan lisan atau tulisan resmi, Kalau memang tidak ada juga respon atau niat baik Pemda, kita akan turun ke jalan, berunjuk rasa, meminta hak anak-anak kita untuk dapat belajar kebudayaannya sendiri dengan tenang. Saya bingung, apakah orang di dinas tersebut bukan orang Mentawai, mengapa mereka begitu gigih menolak Bumen?” katanya.

Belum Jelas

Apakah Pemkab memang sengaja mengubah SOTK di Dinas Pendidikan untuk menolak Bumen secara halus? Belum tentu juga sebenarnya dan sepertinya agak paranoid kalau ada yangberpikir begitu. Semuanya masih menunggu sampai minggu ketiga bulan Februari. Kita akan lihat bagaimana kejadiannya setelah Divisi Pendidikan YCM bertemu pihak Dinas Pendidikan. Jadi kita tunggu sajalah.




AMA-PM Akan Lakukan Penekanan-Penekanan

Ketika perubahan SOTK ini ditanyakan ke Urlik Tatubeket, Ketua AMA-PM Kabupaten Kepulauan Mentawai dia mengaku gundah juga sedikit. “Banyak program AMA-PM yang akan terganggu karena perubahan ini, antara lain kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mulai bagus. Pak Pardede sudah tak di Deperindagkoptam lagi, kita belum tahu bagaimana sikap penggantinya,” kata Urlik.

Tentang Bumen Urlik mengatakan memang bisa terancam batal juga, tapi untuk sesuatu yang memang baik bagi generasi penerus Mentawai AMA-PM tak kan segan-segan memperjuangkannya. “Kita sudah lakukan penekanan-penenakan sejak dulu, dan itu takkan berhenti, sebelum Bumen terealisasi sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah,” katanya lagi.

Apalagi, kata Urlik, yang akan diwariskan melalui Bumen adalah hal-hal mendasar yang akan membuat generasi penerus Mentawai tetap sadar akar dan indentitas dirinya. “Bukan sekedar mewariskan turuk laggai ini, tapi mewariakan sikap hidup, serta potensi-potensi sosio ekonomi yang dimiliki Mentawai,” tegasnya. ran

Read More

11:32 PM | 0 komentar

SOTK Berubah, 19 Posisi Tetap

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Mentawai eselon IV dan III berubah, pelantikan dilakukan Senin 19 Januari 2009 lalu. Sebanyak 161 posisi diutak-atik, hanya 18 yang tak digeser.

Bupati Kepulauan Mentawai merealisasikan rencana yang diwacanakan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai November lalu, bahwa SOTK di Pemkab Mentawai akan dirombak besar-besaran berkaitan dengan kinerja para PNS yang akir-akhir ini banyak mendapat sorotan masyarakat.

Waktu itu, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet menyentil kinerja para PNS yang dikatakannya sangat jauh dari harapan, karena sebanyak 80 persen PNS lebih sering berada di Padang daripada di Mentawai. Akibatnya berbagai program kerja pemerintah terbengkalai atau tak memenuhi target. Salah satu dampak buruknya seperti disinyalir Yudas adalah serapan APBD 2008 yang sampai November tersebut baru 38 persen.

Tak kurang dari 161 personil Pemkab yang terkena gelombang perubahan SOTK ini, yakni 34 orang melalui SK Bupati Kepualauan Mentawai No: 821.2/III.a/01/KKd-2009 tertanggal 19 Januari 2009, 63 orang melalui SK No: 821.2/III.b/02/KKD-2009 tertanggal 19 Januari 2009, 62 orang melalui SK No: 821.2/IV.a/03/KKD-2009 tanggal 19 Januari 2009 dan 2 orang melalui SK No: 821.2/IV.b/04/KKD-2009 tanggal 19 Januari 2009.

19 Posisi Tetap
Dari 161 posisi hanya 18 posisi yang tidak digeser yakni Dra Eliza Murti, Kabag Umum Sekretarit Daerah; Drs Jufri Nelson Siregar, Kepala Kantor Kesbanglinmas (eselon IV.a) yang tetap pada jabatannya, cuma eselonnya naik ke III.a; Syafredi Ssos Kabid Laut pada Dinas Perhubungan (III.a) menjadi Kabid Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (III.b). Nama instansinya berubah; Sahad Pardamaian ST, Sekretaris Camat Siberut Utara (IV.a), tetap tapi eselon naik (III.B): A Arifianto SSTP MM, Sekretaris Camat Siberut Selatan (IV.a) tetap di kedudukan semula dengan eselon III.b; Nicholaus Sorot Ogok SH, Sekretaris Camat Siberut Barat (IV.a), eselon berubah (II.b); Yanpiter Simatupang, Sekretaris Camat Siberut Barat Daya (IV.a) naik eselon (III. B); Ruslianus S SPd,Sekretaris Camat Pagai Utara (IV.a) eselonberubah (III.b); Rusli Sakoikoi, Sekretaris Camat Sikakap, eselon berubah dari IV.b ke III.b; Poltak M Saragi Napitu SH, Kasubbag Pembinaan Perangkat Daerah Bagian Pemerintah Umum (IV.a) menjadi Kasubbag Pembinaan Perangkat Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum di Sekretariat Daerah eselon juga tetap (IV.a), hanya nama bagian berubaha; Sukirman Ssos, Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi di Sekretariat Daerah (IV.a); Risma Netty Hutapea SE Kasubbag Keuangan pada Dinas Perindagkoptamb (IV.a) menjadi Kasubbag Keuangan pada Dinas Perindustrian , Perdaganangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IV.a); Tuti Yuliana Sag, Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan (IV.a); Nelly SE Kasubbag Keuangan pada Dinsosduknakertrans (IV.a) menjadi Kasubbag Keuangan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (IV.a) nama instansi berubah; Martauli SE, Kasubbag Keuangan pada Dinas Perhubungan (IV.a) menjadi Kasubbag Keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (IV.a), nama instansi berubah; Asril SE, Kasi Promosi Dinas Pariwisata (IV.a) menjadi Kasi Promosi dan Perizinan pada Bidang Pariwisata di Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga(IV.a), nama instansi berubah; Kasmon Butar-butar, Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanakun (IV.a); dan Ratna Juwita SH, Kasubbag Keuangan pada Dinas Kehutanan (IV.a).

Pasrah
Beberapa pejabat yang coba dihubungi Puailiggoubat mengaku pasrah. “Mungkin bupati melihat saya lebih pas di tempat yang baru, ambil hikmahnya sajalah,” ujar Sermon Ssos, mantan Kasi Pendidikan Pendidikan Luar Sekolah di DinasPendidikan (IV.a) yang kini menjabat Sekretaris Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB dengan eselon naik (III.a).

Drs Pujo Raharjo mantan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (eselon III.a) yang kini menjabat Kabid Transmigrasi Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (III.b) bersuara senada. “Di manapun saya ditempatkan, saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan yang terbaik pada atasan saya dan masyarakat,” katanya.



Ada Apa Di Balik Perubahan?

Urlik Tatubeker, Ketua AMA-PM (AliansiMasyarakat Adat-Peduli Mentawai) mengaku heran dengan perombakan SOTK ini. “Kalau nggak salah SOTK ini baru setahun diubah, kok sekarang diubah lagi, ada apa? Ada jejak yang mau dihilangkan?” katanya bertanya-tanya.

Lukas Ikhsan Malik, Koordinator AMA-PM Kecamatan Sipora juga tak kalah heran. “Kalau ingin meningkatkan disiplin PNS, kenapa perombakannya besar-besaran ya?” Lukas mempermasalahkan hal ini karena menurut dia, bagaimana pejabat bersangkutan akan bisa menjalankan program-programnya kalau di tengah jalan diganti terus. “Baru mempersiapkan program dan mengatur strategi dan koordinasi sudah dipindahkan, bisa apa pejabatnya kalau begitu?” gugatnya lagi.

Sandang Paruhum, Direktur YCM (Yayasan Citra Mandiri) yang organisasinya komit dengan upaya penguatan masyarakat adat, mengutarakan hal senada. “Saya kuatir kami harus mengulang lagi semua pencapaian yang sekarang, karena pejabat yang punya otoritas diganti,” katanya (ran).

Read More

11:28 PM | 0 komentar

Drs Edi Indrizal Msi, Koordinator Wilayah III Lembaga Survei Indonesia, Popularitas dan Uang Saja Tidak Cukup

Sosok ini termasuk yang paling dicari (most wanted) di empat provinsi: Sumatra Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau. Media massa berebut menunggu komentarnya, partai-partai politik (parpol), calon legislatif (caleg) dan kandidat kepala daerah berlomba-lomba menunggu hasil kerjanya—tentu sambil harap-harap cemas juga. Maklum Drs Edi Indrizal MSi adalah Koordinator Wilayah III Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang mengomandoi kegiatan survei LSI di Provinsi Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri. Awal Januari lalu Imran Rusli dari Puailiggoubat sempat berbincang dengan Edi di kantornya, tentang mekanisme suara terbanyak dan fenomena-fenomena politis lainnya yang sedang berkembang di Sumbar. Berikut petikan obrolan tersebut.

Sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa pemilihan wakil rakyat (anggota legislatif) harus menggunakan mekanisme suara terbanyak Desember tahun lalu, bagaimana Anda melihat situasi politik di Sumbar pascakeputusan tersebut?

Sepanjang pengamatan saya parpol dan caleg yang telah memutuskan maju ke Pemilu 2009 mau tidak mau harus mengganti strategi. Tidak bisa lagi mengandalkan pola-pola dan teknis pendekatan lama ketika caleg di nomor urut kecil—nomor jadi atau nomor peci--bisa tenang-tenang menunggu limpahan suara yang dikumpulkan caleg-caleg nomor sepatu. Sekarang mereka harus berusaha ekstra keras untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, memenangkan hati rakyat.

Bagaimana caranya?
Wah itu jangan ditanya, ada kuncinya, tapi saya akan mengatakan bahwa upaya keras tersebut tidak akan cukup dengan serangan udara saja, seperti melalui iklan di televisi, radio, media online, surat kabar. Juga tidak cukup lagi hanya dengan serangan darat, lewat baliho, spanduk, poster, kalender, arloji, pin dan lain-lain, bahkan dengan kunjungan langsung ke masyarakat pun belum cukup, juga popularitas, tak ada jaminan untuk mendapatkan elektabilitas yang cukup.

Apa itu elektabilitas?
Elektabilitas itu kedipilihan. Ingat kedipilihan, bukan keterpilihan. Orang masuk ke bilik suara bukan untuk termangu-mangu atau sembarang pilih saja, pasti sudah ada nama kandidat atau parpol dalam kantongnya.

Bukankah popularitas bisa membuat image tentang seseorang atau partai politik lebih mudah masuk ke memori masyarakat atau calon pemilih?
Betul, tapi tak ada korelasi positif antara popularitas dengan elektabilitas. Orang bisa sangat dikenal, tapi belum tentu mendapat tempat di harti masyarakat, apalagi untuk dipilih mewakili aspirasi mereka, masih sangat jauh itu.

Lalu bagaimana agar dijadikan prioritas oleh masyarakat pemilih?
Ha ha itu rahasia dapur lah ha ha.

Sebenarnya apa tantangan para caleg itu sekarang?
Ada beberapa hal, pertama proses rekrutmen para caleg oleh partai sejak awal umumnya belum memperhatikan mekanisme berdasarkan suara terbanyak, akibatnya sekarang mereka kerepotan mengubah strategi. Kedua, Jumlah partai jauh lebih besar, jumlah caleg juga sangat besar. Di Sumbar saja kita sekarang menemukan fenomena dari setiap 5 – 10 rumah terdapat 1 (satu) caleg. Ini luar biasa. Implikasinya perolehan rata-rata setiap caleg akan rendah atau kecil. Tak akan mencapai BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Kondisi seperti yang pernah dialami Saleh Djasit dan Hidayat Nurwahid pada Pemilu 2004, di mana perolehan suara mereka jauh melebihi BPP, tak akan kita temui lagi. Jadi Pemilu 2009 ini benar-benar berat. Ketiga, antara sesama caleg, eksternal atau internal, akan terjadi kompetisi yang sangat ketat. Kita sudah melihat gejalanya di beberapa daerah di Jawa, caleg dari partai sama yang saling jegal dan saling membunuh karakter saingannya. Dengan kompetitor dari partai lain, yang saling tebang bendera juga tak kurang. Belum lagi yang lain, bahkan sudah menjurus ke menghalalkan segala cara.

Wah ini kan nggak bagus untuk pendidikan demokrasi?
Begitulah. Tapi itulah kondisi faktual kita.

Lantas bagaimana pengaruhnya terhadap trend golput?
Mekanisme suara terbanyak mungkin disambut baik masyarakat, karena jauh lebih sesuai dengan aspirasi mereka selama ini, dan di satu pihak bisa mengurangi golput, tapi bila tidak diikuti dengan pengetahuan tentang cara memilih bisa mempengaruhi kualitas pemilu yang ujung-ujungnya golput juga, karena golput itu kan bukan sekedar sengaja tidak memilih, tetapi juga salah prosedur saat memilih, misalnya salah contreng, mencontreng dua kali pada dua kandidat dari partai berbeda dan sebagainya, sehingga suaranya dianggap tidak sah. Itu juga masuk kategori golput.

Kembali ke popularitas? Jadi belum jaminan ya pasang iklan di televsi, radio, surat kabar ataiu baliho sebesar rumah atau keselebritian seseorang akan mampu mengangkat elektabilitas.
Ya saya rasa begitu, karena masyarakat pemilih memiliki rasionalitas sendiri yang tak diketahui para kandidat.

Kunjungan langsung dan menyumbang juga tidak?
Tidak juga, apalagi kalau kunjungan tersebut dilakukan dan sumbangan tersebut diberikan menjelang pemilu saja, selama ini ke mana saja? Bisa-bisa kunjungannya disambut dan bantuannya diterima, tapi suara diberikan kepada kandidat lain yang sudah lebih lama bersemayam di hati rakyat. Lagipoula tak semua kandidat bisa melakukan kunjungan atau memberikan bantuan langsung, itu butuh alokasi dana, waktu dan tenaga yang besar. Sebaliknya banyak caleg yang masih percaya pola-pola konvensional. Mereka merasa sudah sangat punya nama, punya pengaruh di tengah masyarakat, jadi menganggap dirinya sudah sangat populer dan pasti dipilih. Sikap seperti ini tentu sah-sah saja, yang tidak boleh jangan justru karena kepopuleran tersebut memaksa orang orang memberikan suara.

Jadi percuma saja dong membayar iklan atau membuat baliho mahal-mahal, yang untung kan cuma media penerima order iklan saja? Apa yang memilih mereka juga nanti?
Wah kalau itu jangan tanya saya ha ha

Read More

4:54 AM | 2 komentar

Berkunjung ke Kampung Rang Talu

Nama Talu mungkin sudah tak asing lagi bagi warga Sumatra Barat, terutama karena ada nyanyiannya ‘Rang Talu’, atau legenda ‘Kuburan Duo’. Sebenarnya ada hal-hal menarik lain dari nagari yang termasuk Kenagarian Talu, Kecamatan Tala’mau, Kabupaten Pasaman Barat ini. Misalnya view Gunung Tala’mau, arus deras di Batang Talu dan Batang Sinuruik, permandian air panas, air terjun dan sebagainya.


Oleh Imran Rusli

dr Fadlan Maalip SKm, Tuanku Bosa XIV, intelektual sekaligus Ketua KAN dan Pucuak Adaik Nagari Talu bahkan mengatakan dia sudah mendokumentasikan 9 obyek wisata menarik di Talu dan Sinuruik ke dalam sebuah lempeng compact disc (CD). CD tersebut kelak akan diperbanyak dan disebarluaskan ke relasi Rang Talu yang ternyata banyak juga di Malaysia.

“Jumlah sekitar 800 KK, terutama di Johor dan sekitarnya,” kata Tuanku Bosa XIV dalam perbincangan dengan padangmedia.com di gedung KAN Talu, yang sekaligus menjadi kantornya.

Sayang padangmedia.com takbisa mengunjungi satupun , karena jadwal di Talu cuma sehari, itupun lebih untuk tujuan lain, yang tak ada hubungannya dengan rekreasi.

Dengan mobil, Talu bisa dicapai dalam waktu sekitar 4 jam. Berangkat pukul 07.30 WIB, sampai pukul 11.30 WIB. Kondisi jalan cukup bagus, meski di Bawan, Kinali, sampai Simpang Ampek jalan berlubang di sana-sini. Ruas jalan dari Simpang Gudang, Manggopoh, Kabupaten Agam ke Simpang Ampek, Kabupaten Pasaman ini memang sudah agak lama rusak dan belum ada tanda-tanda akan diperbaiki.

Namun semua itu tidak mengurangi rasa kenikmatan perjalanan, apalagi perut sudah terisi nasi panas dan gulai ikan segar dari RM Buyung di Tiku. Rasanya pantat yang lenyai karena terbanting-banting oleh kondisi jalan yang buruk tersebut sudah terlupakan saja.

Pertama masuk Nagari Talu, kesan rapi, damai dan tentramnya sudah terasa. Masyarakatnya juga sangat ramah, kecuali tukang ojek yang menawarkan ojek sambil memelototkan mata, entah belajar manajemen pemasaran di mana dia? Selebihnya hanya keramahan yang terasa, meski masyarakat tampaknya sudah terpecah-pecah ke berbagai bendera, spanduk, papan nama dan baliho partai-partai politik dan caleg yang diusung partai-partai tersebut. Mereka menyimpannya dalam keramahan yang santun dan hangat.

Kesan rapi itu ternyata tak sembarangan. Sejak awal abad ke-20, Talu ternyata sudah sangat maju, melebihi Lubuak Sikapiang, ibukota Kabupaten Pasaman, yang dulu menjadi induk bagi kawasan Talu, Sinuruik, Kajai dan Kabupaten Pasaman Barat sendiri. Seperti diungkapkan Tuanku Bosa XIV. “Sejak tahun 1920 Talu sudah punya jaringan air minum, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan sendiri, bahkan Kantor Polres baru pindah ke Lubuak Sikapiang tahun 1980,” kata dr Fadlan.

Ny Hj. Nurmal Maalip, mantan anggota DPRD tiga periode (1984-1999) dan tokoh Bundo Kanduang serta aktivis Aisyiah Kabupaten Pasaman, tempat padangmedia.com menginap mengatakan hal senada. “Talu memang sudah lebih dulu maju dari induknya, saya juga tidak tahu kenapa,” kata ibu yang ramah yang sekarang berusia 75 tahun tapi masih sangat segar secara fisik dan pemikirannya itu.

Sarat Fenomena Sejarah
Dari perspektif pariwisata, kalau kita hanya nongkrong di Talu saja memang tak ada yang menonjol. Fasilitas tempat hiburan tak tersedia, poenginapan juga seadanya, hanya sebuah wisma dekat kantor camat Tala’mau, yang kata Wali Nagari Sinuruik, Masrivelli SSos, kurang diminati pengunjung.

“Mungkin karena Simpang Ampek dekat, pengunjung Talu dan Sinuruik lebih banyak menginap di Simpang Ampek,” kata alumnus jurusan Antropologi Fisip Universitas Andalas ini menjelaskan. Jarak dari Talu ke Simpang Ampek memang hanya sekitar 30 kilometer, tapi ongkos angdes (angkutan pedesaannya) Rp10.000 lho.

Di luar itu, sebenarnya banyak hal menarik di Talu, misalnya fakta sejarah bahwa rumah Hj Nurmal pernah dijadikan markas Pembela Natsir, tokoh Masyumi, mantan Perdana Menteri era rezim Sorkarno, yang baru saja diakui negara sebagi Pahlawan Nasional dari Sumatra Barat. Di rumah yang berlokasi di kawasan Bangkok, Kenagarian Sinuruik ini, ini Presiden PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Syafruddin Prawiranegara pernah menyelenggarakan rapat-rapat penting bersama tokoh-tokoh politik lainnya.

Ketika Gubernur Azwar Anas berkunjung ke Talu untuk menghadiri suatu acara Muhammadiyah, dia lebih suka tidur di rumah Hj Nurmal, padahal rumah yang lebih bagus sudah disediakan untuk dia dan anggota rombongan Muspida Sumbar lainnya. “Ketua Umum DPP Muhammadiyah juga pernah menginap di rumah kayu kami yang sederhana ini,” kata Hj Nurmal merendah.

Keseharian Nan Eksotik
Lebih dari itu, yang lebih menarik dari Talu dan Sinuruik adalah suasana kesehariannya yang sangat kental nuansa tradisionalnya. Masyarakat di kedua nagari yang berdampingan ini hidup dari pertanian. Sawah yang luas terhampar di mana-mana, lengkap dengan iring-iringan itik di pematangnya dan kincir air dari kayu di sekelilingnya. Kincir air yang sama juga dipakai untuk menumbuk padi dan kopi. Sementara di setiap sudut terjemur hamparan buah pinang yang tidak bisa dilepaskan dari tradisi Rang Talu. Mereka suka mengunyahnya begitu saja.

Yusuf, anak Bukiktinggi yang besar di Jambi dan kini bekerja sebagai supir pribadi dr Fadlan mengungkapkan bahwa masyarakat setempat biasa makan pinang di setiap kesempatan. “Sudah seperti rokok, masyarakat begitu lekat dengan buah pinang, sampai-sampai saya juga ketularan,” katanya.
Kita bisa menemukan hamparan buah pinang ini mulai dari Pasar Talu Sinuruik yang ramai di hari Rabu, sampai ke pedalaman Sinuruik di perbukitan. Ibu-ibu tua menjemur pinang dengan kasih sayang, mengurai-urainya setiap saat, membolak-balik agar rata disinari matahari. Buah pinang ini dijemur di jalan-jalan kampung dan jorong yang rata-rata sudah dibeton semua. Kadang-kadang dijemur dengan gardamungu, komoditas lain yang juga telah banyak menopang kehidupan masyarakat Talu Sinuruik sejak dulu.

Kacang Tanah dan Gula Aren
Dua komoditas lain yang menonjol di Talu dan Sinuruik adalah kacang tanah dan gula aren. “Kacang tanahnya tak kalah dengan Kacang Garuda,” kata dr Fadlan berpromosi. Pemilik sebuah sekolah tinggi ilmu keperawatan di Jambi ini menceritakan bagaimana kacang tanah Talu yang dikemas dengan baik bisa laris manis seperti Kacang Garuda di supermarket-supermarket Jambi. “Sayang di Talu sendiri kemasan belum diperhatikan, kacang tanah berkualitas seperti itu masih dibungkus dengan plastik transparan saja,” katanya.

Gula arennya juga tak kalah menarik. “Kalau ada waktu longoklah petani aren kami mengolah gula aren, lihat bagaimana mereka memanjat dengan bambu sebatang, lalu memukul-mukul lembut tandan aren sambil bersenandung, menunggu dengan sabar gula aren mengalir ke bumbung,” paparnya.

Koto Dalam
Daya tarik alam dan keseharian ini masih dilengkapi dengan daya tarik budaya. Di tanah kelahiran, di Koto Dalam, Kenagarian Talu, dr Fadlan selaku pewaris gelar adat Tuanku Bosa sedang membangun sebuah rumah gadang.

“Saya maksudkan sebagai Rumah Gadang Tuanku Bosa, pengganti rumah gadang lama yang sudah diruntuhkan. Dibanding yang dulu rumah gadang yang ini tak ada apa-apanya, karena tiang-tiang rumah gadang yang dulu saja dibuat dari kayu utuh yang sangat besar, kalau main sembunyi-sembunyian, kita bisa sembunyi dalam rongganya,” ungkap dia.

dr Fadlan berharap rumah gadang itu kelak bisa menjadi pusat dokumentasi sekaligus informasi tentang adat-istiadat Talu Sinuruik bagi siapa saja yang berminat. “Terutama masyarakat Kenagarian Talu dan Sinuruik sendiri, serta para peneliti budaya dan pelancong, yang tertarik dengan budaya Talu Sinuruik,” kata pemuka adat yang tengah menanti kedatang rombongan pelancong dari Malaysia ini. “Sekitar 20 rombongan dari Malaysia sudah merencanakan kunjungan ke Talu Agustus nanti, kita harap rumah gadangnya sudah siap menyambut mereka,” katanya lagi.

Read More

4:27 AM | 2 komentar

Memimpikan Calon Independen

Meskipun MK telah memutuskan penggunaan mekanisme suara terbanyak pada Pemilu 2009, keputusan tersebut tak mengubah keputusan calon pemilih. Rani (19), mahasiswa di Padang mengatakan selama calonnya tak independen dan dimunculkan masyarakat dia akan tetap Golput.

“Masalahnya saya tak kenal caleg-caleg yang disodorkan partai-partai politik tersebut, sementara caleg-caleg mantan aleg—anggota legislatif--yang maju lagi sekarang rata-rata saya nilai kinerjanya buruk. Mereka tak peduli rakyat dan hanya memikirkan diri sendiri atau partainya saja, untuk apa memilih caleg kayak gitu, hanya memberi dia pekerjaan, penghasilan, bonus dan tunjangan-tunjangan selama 5 tahun ke depan, enak betul,” katanya.

“Kalau calonnya dari rakyat dan menggunakan mekanisme suara terbanyak, baru saya ikut pemilu, tapi pemilu presdien nanti saya ikut kok, kan pendukung SBY,” kata gadis yang suka membaca Mahatma Gandhi dan Frans Kafka ini sembari tertawa.

Senada dengan Rani yang merupakan pemilih pemula, Bastian (28) yang pada pemilu 204 juga golput menyatakan hal yang sama. “Caleg dari partai politik umumnya bekerja untuk partai politik yang mengusungnya, bukan untuk rakyat antah berantah yang tak dikenalnya, meski suara mereka telah mendudukkan dia di dewan. Makanya tak ada aspirasi rakyat yang diperjuangkan caleg-caleg semacam itu, sehingga rakyat tetap harus menggunakan parlemen jalanan agar suaranya didengar, atau kalau perlu teriak-teriak di depan kantor dewan,” kata wirausahawan muda yang bolak-balik Padang Jakarta tiap minggu.

Tapi konstitusi tidak memungkinkan calon independen. “Sekarang, UU kan bisa diamendemen, buktinya untuk calon eksekutif sudah bisa diterapkan, bahkan sudah ada yang menang. Satnya mereformasi DPR dan DPRD,” tegasnya. ran

Read More

11:35 PM | 3 komentar

Fatwa MK Harusnya Bisa Kurangi Golput

Alfitri, akademisi dari FISIP Unand mengatakan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tentang pemberlakuan suara terbanyak bagi calon legislatif seharusnya bisa mengurangi kecenderungan (trend) golput (golongan putih atau tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu), karena keputusan itu telah menunjukkan keberpihakan konstitusi kepada rakyat.

Oleh Imran Rusli

“Putusan MK tentang suara terbanyak harusnya dapat mengurangi golput. Dengan sistem tersebut suara rakyat dihargai, karena caleg yang akan duduk bukan yang nomor urutnya ditentukan partai, tapi yang terbanyak mendapat suara rakyat,” ujar sosiolog tersebut pada Puailiggoubat pekan silam.

Karena itu, kata Alfitri lagi, semua pihak—termasuk akademisi—harus aktif mendorong warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. “Semua pihak hendaknya mendorong warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, dalam berbagai media forum akademisi seyogyanya mencerahkan publik bahwa pemilu adalah peluang bagi warga negara untuk memperbaiki keadaan, pemilu adalah sarana demokrasi untuk untuk memperbaiki keadaan, warga negara yang baik tentu punya kewajiban moral untuk ikut memperbaiki,
bahwa ada orang atau partai politik yang pernah mengecewakan, ya jangan pilih dia lagi.”

Alfitri menilai golput menggenaralisasi bahwa semua calon legislatif tidak bermutu, padahal faktanya, masih banyak yang bermutu. “Mari kita pilih caleg bermutu sambil berharap dia akan setia pada rakyat,” katanya.

Seperti diketahui, Selasa 23 Desember MK menghapuskan sistem nomor urut seperti diatur dalam Pasal 214 Huruf a, b, c, d, e UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan menggantinya dengan sistem suara terbanyak melalui Surat Keputusan No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang penggunaan mekanisme suara terbanyak dalam Pemilu yang diumumkan ke publik Selasa 23 Desember 2008.
Majelis hakim konstitusi menilai, pasal tersebut hanya menguntungkan caleg yang duduk di nomor urut kecil dan merugikan caleg dengan nomor urut besar. Mekanisme itu juga membuat caleg terpilih hanya merasa bertanggungjawab pada partai politik yang mengusungnya, dan cenderung mengabaikan suara rakyat yang memilihnya, meski secara tidak langsung.

Bisa, Tapi

Drs Edi Indrizal MSi, Koordinator Wilayah III Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan hal senada, tapi dia menguatirkan hal itu tidak efektif juga, terkait pengetahuan masyarakat pemilih yang masih minim soal teknis pemberian suara pada Pemilu 2009.
“Mekanisme suara terbanyak mungkin disambut baik masyarakat, karena jauh lebih sesuai dengan aspirasi mereka selama ini, dan di satu pihak bisa mengurangi golput, tapi bila tidak diikuti dengan pengetahuan tentang cara memilih bisa mempengaruhi kualitas pemilu yang ujung-ujungnya golput juga, karena golput itu kan bukan sekedar sengaja tidak memilih, tetapi juga salah prosedur saat memilih, misalnya salah contreng, mencontreng dua kali pada dua kandidat dari partai berbeda dan sebagainya, sehingga suaranya dianggap tidak sah. Itu juga masuk kategori golput,” papar Edi.

Read More

11:33 PM | 0 komentar

Positif dan Harus Dihormati

Keputusan MK mengenai perubahan sistem pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak menurut Amora Lubis, caleg PPPP Dapil V nomor urut 2, justru merupakan hal yang positif. Karena, menurut Amora, dapat mendorong masyarakat untuk mengenal lebih dekat calon legislatif yang akan mereka pilih. Di samping mendorong para caleg untuk lebih dekat dengan masyarakat dalam menerima aspirasi yang diberikan.

Saat ditanya bahwa sistem penghitungan suara terbanyak ini rentan dengan politik uang, ia manyatakan bahwa hal itu tergantung kepada person atau orang yang bersangkutan. “Caleg yang moralnya baik pasti tidak akan melakukan hal tersebut.”

Bagaimana strategi Amora untuk mendapatkan suara rakyat? Ia mengaku melakukan pendekatan persuasif dengan mengadakan seminar-seminar yang dekat dengan paermsalahan kemasyarakatan.

Model pendekatan tersebut intensif dilakukannya dari sekarang sampai menjelang pemilu, April mendatang. “Di samping itu saya juga melakukan dakwah-dakwah kepada masyarakat yang biasa dilakukan di lapangan terbuka,” katanya pada April Adriansyah dari Puailiggoubat.

Sedangkan caleg PBB Muchlis Sani, Dapil I nomor urut 1, menilai keputusan MK tersebut mau tidak mau harus dihormati. Jika dihubungkan dengan partai, maka hal tersebut menurut dia tidak masalah. Namun, jika dihubungkan dengan dirinya secara pribadi, maka calon mantan calon Wakil Walikota Padang ini mengaku merasa dirugikan, tapi dia tak mempermasalahkannya.

Menurutnya, letak nomor urut 1 yang dimilikinya sekarang ini, tidak berarti apa-apa.
Sebaliknya sistem ini, kata Mukhlis, dapat mengenalkan caleg secara langsung kepada masyarakat. Sehingga masayarakat dapat mengetahui calon yang akan duduk di kursi dewan lebih dekat.

Mukhlis Sani mengaku ia melakukan strategi pendekatan persuasif kepada masyarakat. Dengan demikian ia bisa mengetahui aspirasi masyarakat secara langsung pula. Di samping itu ia juga melakukan pertemuan-pertemuan dakwah tanpa melanggar UU yang tidak memperbolehkan kampanye di tempat-tempat ibadah dan lembaga pendidikan. “Selama ini hal itu saya lakukan di tempat terbuka, jadi takada aturan yang saya langgar,” katanya pada April Adriansyah dari Puailiggoubat. ran

Read More

11:33 PM | 0 komentar